Pagebluk Covid-19 dan Rencana Omnibus Law di Indonesia

Pembangunan Indonesia dengan cara makro tidak lepas dari persiapan Sumber Daya Manusia (SDM) serta persiapan fasilitas infra atau sufra susunannya. Persiapan kedua-duanya sedang dibuat pemerintah disaksikan dari gagasan periode menengah serta periode Panjang seperti juga pembangunan infrastruktur di semua daerah negeri ini.

Ini tentunya jadikan Indonesia sejajar dengan negara maju yang lain di bagian fasilitas serta prasarana model pembangunan. Jalan tol, jalan desa, bendungan, waduk, pembangkit listrik , Mass Rapid Transportation (MRT), Light Rapid Transportation (LRT) sampai yang fantastis pembangunan "Tol Langit " Tehnologi telekomunikasi (internet) yang diharapakan dapat mencapai ke wilayah pelosok.

Sejumlah besar pembangunan itu bisa di nikmati oleh warga Indonesia serta tidak cuma masyarakat sekitar Jabodetabek saja tetapi beberapa dari semua wilayah yang telah merasai pembangunan fisik yang ditargetkan oleh pemerintah. Pembangunan inipun dapat disebutkan berimbas pada bagian di bagian ketenagakerjaan yang jadi kepentingan harus untuk dikerjakan.

Saat pemerintah sedang giat -giatnya membuat terus-terusan ada unsur X (force majeur) yang perlu diperhitungkan. Diantaranya ialah Epidemi (Pagebluk) Covid-19 yang telah mewabah nyaris di 200 negara. Untuk daerah Indonesia, Epidemi ini telah memasuki ke 34 Propinsi serta lebih dari pada 400 Kabupaten / Kota. Dengan cara nalar fundamen, negara akan kalut jika keliru dalam perlakuannya di atas lapangan. 

Ketetapan Pemerintah ambil Aksi Limitasi Sosial Bertaraf Besar (PSBB) ialah suatu hal yang memang seharusnya diambil lihat karakter daerah negeri ini yang benar-benar luas. Disamping itu bisa sebab warga masih pada ngeyelan sampai sekarang masih saja yang menyalahi prosedur Kesehatan. Cape Deh....

Situs Main Togel Online Paling Seru

Di bidang ketenagakerjaan, dampak dari situasi ini ialah terancamnya beberapa pekerja / buruh baik bagian resmi atau informal dalam tempat kerjanya. Pilihan pebisnis utnuk merumahkan karyawan yang disebut asset ialah hal yang benar-benar sulitt. Dari bagian pekerja dirumahkan tanpa ada diberi upah / gaji ialah pilihan yang susah tetapi lebih bagus dibanding berlangsungnya penghentian hubungan pekerja (PHK) ditengah-tengah ketidak pastian seperti saat ini. Kecemasan pekerja akan nasibnya semakin besar dibanding apa saja sekarang ini. Apa ada jalan keluar pelaskanaan UU Ketenagakerjaan di waktu sekarang ini atau hari esok berkaitan dengan nasib pebisnis, pekerja / buruh? 

Mengenai Omnibus Law

Sekarang ini ada banyak komunitas dialog , dari warung kopi sampai dialog ilmiah tentang undang -- undang sapu jagat yang digagas pemerintah namanya Omnibus Law. Undang -- undang (UU) ini meliputi perpajakan, perekonomian serta ketenagakerjaaan (cipta kerja).

Bicara gagasan penerapan / aplikasi dari Omnibus Law masih kabur -- kabur. Bahasan draft UU yang di dalamanya menyatukan beberapa ketentuan ketenagakerjaan (kuran semakin 74 ketentuan perundangan) jadi satu sisi inspirasi dasarnya untuk mempermudah pembangunan ekonomi / investasi. Beberapa pebisnis yang ingin berinvestasi di Indonesia akan memperoleh keuntungan kecuali dari bagian efektivitas waktu, efektivitas ongkos, tenaga yang digunakan sebab ada kejelasan hukum.

UU ini dibikin sebab dalam realisasinya lalu (sekarang) ada ketidaknyamanan, ada ketidak konsistenan penerapan UU yang mengendalikan ketenagakerjaan dengan UU di bawahanya di tingkatan Pemerintah Wilayah Propinsi, Kabupaten/ Kota.

Reformasi Birokrasi sudah lama digaungkan, tetapi lagi -- lagi cuma hanya retorika di atas kertas. Di Lapanghan semua tidak sama realisasinya. Birokrasi = meja pada endingnya menjadi benar-benar panjang. Pindah -- pindah mempermudah perijinan justru jadi susah serta lama.

Heboh SIM Gratis, Ini Penjelasannya

Ramai pengerjaan SIM gratis pada 1 Juli 2020, rupanya tidak berlaku di semua Indonesia, dan bukan untuk semua warga, juga masih bayar ongkos uji kesehatan.

Buat sejumlah besar warga, sesudah membaca judul kabar mengenai SIM gratis, langsung berpendapat jika "lha wong gratis cuma untuk yang lahir tanggal 1 Juli saja serta ongkos kesehatan masih tetap bayar, ini kabarnya ramai bener".

Memang, di beberapa mass media sudah mengapung kabar jika Kepolisian Republik Indonesia (Polri) akan membuat program pengerjaan Surat Izin Mengemudi (SIM) gratis dalam rencana menyongsong Hari Lagi Tahun (HUT) ke-74 Bhayangkara.

Diterangkan, program ini diperkirakan akan berjalan pada 1 Juli 2020 bersamaan dengan HUT Bhayangkara.

Pada tanggal itu, pembuat SIM tidak diambil ongkos pengerjaan SIM yang masuk ke kelompok akseptasi negara bukan pajak (PNBP).

Tetapi, ongkos untuk uji kesehatan, masih berlaku normal.

Untuk dipahami warga, Ketentuan Pemerintah (PP) nomor 60 tahun 2016 mengenai Tipe serta Biaya Atas Tipe PNBP mengatakan perincian ongkos pengerjaan SIM A Rp 120.000, untuk SIM C Rp 100.000 sedang untuk ongkos SIM D Rp 50.000.

Nah, perlu untuk diketahui jika rupanya, kecuali harus tetap bayar ongkos uji kesehatan, pengerjaan SIM gratis ini ada ketentuan spesifiknya, yakni cuma berlaku untuk warga yang lahir pada 1 Juli. Karena, pengerjaan SIM gratis itu untuk mengingati hari ulang tahun Bhayangkara ke-74 yang jatuh pada 1 Juli 2020.

Saya kutip dari, rupanya info mengenai pengerjaan SIM gratis ini berlainan di tiap wilayah Indonesia.

Seumpama, Kasubdi Regident Ditlantas Polda Jawa Timur, Adhitya Panji, pada Sabtu (13/6/2020), menerangkan jika:

Situs Main Togel Online Paling Seru

"Pengerjaan sim gratis berjalan serempak di semua Indonesia cocok pada 1 Juli 2020 bertepatan dengan HUT Bhayankara."

Tetapi, ketentuan pengerjaan SIM gratis cuma berlaku untuk golongan spesifik, yakni cuma buat masyarakat yang mempunyai tanggal lahir 1 Juli.

Selanjutnya, berdasar info Satlantas Polres Kepulauan Sangihe memutuskan ketentuan sama, yakni pengerjaan SIM gratis untuk masyarakat yang berulang-ulang tahun 1 Juli.

Hal sama, berlaku di Polres Dermaga Makassar, Polrestabes Bandung.

Tetapi, diambil dari Korlantas.polri.go.id, Kasat Lalu Polres Pangkalpinang AKP Sriyadi memberikan tambahan, jika service pengerjaan SIM gratis diutamakan buat masyarakat yang kurang dapat, seperti sopir transportasi umum serta tukang ojek.

Tidak sama dengan wilayah lain, untuk DKI Jakarta malah tidak ada info jika pada 1 Juli 2020 akan datang, diperkirakan ada program pengerjaan SIM gratis.

Walau sebenarnya telah ramai kabar serta info yang menyebutkan SIM gratis ini berlaku dengan cara nasional.

Atas kabar berita ini, Kasie SIM Subdit Regident Ditlantas Polda Metro Jaya, Kompol Lalu Hedwin menjelaskan, jika untuk di daerah Jakarta Raya tidak membuat SIM gratis.

"Untuk Jakarta tidak ada pengerjaan SIM gratis. Serta buat yang lahir tanggal 1 Juli, sampai sekarang ini belumlah ada kebijaksanaan itu," kata Kompol Hedwin pada mass media dikutip gridoto.com (14/6/2020).

Adanya info itu, sekarang jelas jika pengerjaan SIM gratis pada 1 Juli 2020 rupanya tidak berlaku untuk semua wilayah di Indonesia, sebab Jakarta saja tidak ada program SIM gratis.

Karena itu, buat warga Indonesia memang harus mericek program SIM ini di semasing wilayahnya. Seperti di Polres Sangihe, contohnya tentu ada pengerjaan SIM gratis. Serta Kepala Unit (Kasat) Lalu Polres Sangihe, IPTU Awaludin Puhi SIK menjelaskan jika mulai buka pendaftaran SIM gratis di tanggal 13 sampai 15 Juni buat warga kelahiran 1 Juli yang ingin membuat.

Kriterianya cukup bawa Kartu Sinyal Masyarakat (KTP), lulus ujian teori serta praktik, dan sehat rohani dan jasmani dengan bawa surat info memiliki badan sehat yang diperolehnya dengan masih bayar.

Simpulanya, ramai pengerjaan SIM gratis ini belum berlaku di semua Indonesia. Yang gratis sejumlah besar yang lahir pada tanggal 1 Juli. Ongkos uji kesehatan masih bayar. Pendaftarannya juga telah ada wilayah yang tutup.

Aroma "ABS" dalam Tulisan Alfred Tuname

Beberapa waktu terakhir, jagat sosial media publik Manggarai (Timur) di ramaikan dengan pembicaraan tentang tulisan dalam suatu media online atas nama Alfred Tuname (AT). Bagaimana tidak, tulisan itu lumayan menarik serta memantik emosional golongan "cendekiawan muda" Manggarai, yang sedang berusaha menampik kedatangan tambang di Manggarai Timur. Pada umumnya, pokok dari tulisan itu ialah "dakwaan" si penulis pada beberapa pihak yang kontra pada gagasan pendirian pabrik semen di Desa Satar Punda, yang cukup polemis.

Di sejumlah WhatsApp Group (WAG) yang saya turuti, pembicaraan itu benar-benar ramai. Beberapa kritikan (tepatnya kecaman serta cercaan!) yang diperuntukkan pada si penulis semakin ramai. Begitupun beberapa grup Facebook (FB) atau posting personal yang tampil di timeline ramai didapati bahasan sama, kritikan keras pada AT, si penulis. Kecuali kritik yang diberi, cukup banyak pujian yang dilemparkan pada si penulis atas karya intelektualnya.

Sebetulnya, sejauh penilaian penulis, tulisan Alfred Tuname (AT) itu tidak ramai dibicarakan, bila cuma pada kerangka "pro serta kontra" pabrik semen di Desa Satar Punda. Sebab yang namanya satu kebijaksanaan pemerintah, "pro serta kontra" itu tetap ada. Yang membuatnya ramai ialah background serta reputasi digital penulis pada masalah yang sama.

Tahun 2015, AT tuliskan satu penjelasan pada media online floresa.co masalah kedukaannya dengan ramainya pertambangan di Manggarai, dengan ambil judul "Menantang Tambang, Pekerjaan Siapa?" (Ide/Floresa.co, 4 Agustus 2015). Tulisan itu, jelas AT, diproses dari materi yang dipresentasikan dalam rilis buku "Kenapa Gereja (Harus!) Tolak Tambang", Karya Benny Denar.

Situs Main Togel Online Paling Seru

Secara singkat, dalam tulisan itu AT menelanjangi beberapa pihak dibalik tambang di Manggarai. Tidak sungkan, Alfred Tuname menyebutkan: "beberapa petinggi untuk kapitalis birokrat, yang jual tanah air serta bangsa dengan manfaatkan kedudukan untuk keuntungan pribadi serta investor tambang". Dikatakannya , "instansi peradilan, TNI/Polri serta preman wajahnya sipil juga digunakan untuk algojo untuk kebutuhan investor untuk raja fulus".

Diakhir tulisannya, AT menulis: "pada akhirnya pada saat kebijaksanaan negara (pemda) tanpa ada ideologi untuk rakyat, dengan cara tidak sadar nasib rakyat sedang digadaikan pada golongan kapitalis untuk kebutuhan serta keuntungan mereka. Kita sedang menantang mereka".

Tulisan AT itu memperlihatkan "begitu besar kepedulian serta kedukaannya akan nasib rakyat". Serta, bisa disadari cerita yang dibuat dalam tulisannya tidak saja terbatas pada karya cendekiawan semata-mata, tetapi lebih dari pada itu simpan kegelisahannya akan muka murung pembangunan di wilayah ini yang dikendalikan golongan elit serta investor. Angkat topi penulis, untuk karya besarnya.

Berseberangan dengan tulisannya di tahun 2015 itu, sekarang AT kembali arah. Ia ada dengan muka lain. AT "mencela da mencaci maki" beberapa pihak yang kontra pada produk kebijaksanaan Bupati Manggarai Timur yang benar-benar polemis, gagasan pembukaan tambang serta pendirian pabrik semen di Desa Satar Punda. Dalam tulisannya pada 13 Juni 2020, AT tuliskan satu pendapat pada media online sorotntt.com, berjudul "Korelasionisme Politik Diaspora serta Pabrik Semen di Matim" (SorotNTT.com, 13 Juni 2020).

AT mengawali tulisannya kesempatan ini dengan ‘sudut pandangnya pada politik, di Manggarai Timur'. Buat AT, segalanya tentu bergesekan dengan politik serta politik tetap terkait dengan ‘uang'. Begitu juga, beberapa orang yang terhimpun dalam diaspora yang mengkritik kebijaksanaan Bupati Manggarai Timur dengan menampik kedatangan tambang di Luwuk - Lengko Lolok. Dalam AT versus ke-2 ini, penampikan tambang tidak kurang daripada usaha "cari makan siang". AT mencuplik, "tidak ada makan siang yang gratis".

"Bila ada tuntutan tolak ini-itu, karena itu catatan kakinya ialah nomor rekening. Tuntutan juga diberi tanda tangan oleh diaspora serta kroninya sendiri. Keinginannya, siapa saja bisa isi di rekening itu". Demikianlah AT "mengejek" beberapa pihak yang menyebut dianya diaspora. Rangka pijaknya, saat pemerintah berupaya membuat wilayah untuk kebutuhan rakyatnya, tetap salah dimata diaspora. Walau sebenarnya, konsepsi diaspora seharusnya memberikan dukungan pembangunan wilayah, demikianlah cerita sesat Alfred Tuname.

Program Kartu Prakerja Terbukti "Amburadul", Inilah Rekomendasi Tegas dari KPK!

Program Kartu Prakerja sebagai salah satunya program jagoan pemerintah di waktu epidemi sudah disetop sesaat serta dievaluasi sebab beberapa pro-kontra yang menyertainya.

Pemerintah sudah minta supaya Komisi Pembasmian Korupsi (KPK) turut selekasnya menolong membahas penerapan Program Kartu Prakerja sebelum gagasannya kelak akan dikeluarkan kembali lagi.

Penilaian KPK mengenai Program Kartu Prakerja telah keluar hasilnya, serta menurut saya cukup detail lihat persoalan yang ada ditengah-tengah warga sejauh ini. 

Dari jumlahnya faktor yang dilihat serta referensi, bisa diambil kesimpulan jika penerapan Program Kartu Prakerja sejauh ini dipandang "amburadul" atau amburadul sebab banyak masalah dari sana-sini. Karenanya, KPK berasa perlu untuk memberi referensi pada pemerintah untuk pelaksana untuk penerapan yang lebih bagus yang akan datang.

Ada empat faktor yang ditelaah dengan tujuh referensi yang diberi oleh KPK. Empat faktor yang dievaluasi semua mempunyai inti masalah yang cukup sulit ; 

Pertama, berkaitan dengan proses pendaftaran, KPK mendapatkan jika peserta dari Program Kartu Prakerja sebagian besar bukan sasaran yang dibidik (whitelist), berarti system buka ruangan untuk peserta yang bukan target seperti korban PHK diganti oleh peserta yang bukan untuk sasaran.

Situs Main Togel Online Paling Seru

Referensi yang diberi KPK ialah peserta yang dibidik atau masuk dalam perincian tak perlu mendaftarkan dengan cara online lagi menjadi peserta program, tapi akan dikontak oleh manajemen pelaksana. Ini untuk pastikan ketepatan target peserta.

Ke-2, berkaitan kerja sama dengan basis digital dalam program itu. KPK memandang jika kerja sama juga dengan delapan basis digital itu tidak lewat proses penyediaan barang serta layanan (PBJ), serta 5 dari 8 basis digital disangka ada faktor perselisihan kebutuhan.

Referensi KPK tegas, serta untuk faktor ini ada dua referensi yang diberi. Pertama, menggerakkan pemerintah untuk lakukan legal opinion pada kejaksaan untuk menilai proses PBJ di program ini. Ke-2, memperjelas basis digital jangan mempunyai perselisihan kebutuhan dengan Instansi Penyuplai Training.

Faktor ke-3, berkaitan dengan materi training. KPK memandang kurasi materi training online sejauh ini tidak dilaksanakan dengan kapabilitas yang ideal.

Referensinya juga ada dua. Pertama, kurasi materi training serta kelayakannya unutk dilaksanakan dengan cara daring, supaya menyertakan beberapa pihak yang kompeten dalam ruang training dan dituangkan berbentuk panduan tehnis. Ke-2, materi training yang terdeteksi untuk training yang gratis lewat jaringan internet, harus dikeluarkan dari daftar training yang disiapkan.

Faktor ke-4, berkaitan penerapan program. KPK menyebutkan jika cara penerapan program training dengan cara daring sejauh ini mempunyai potensi fiktif, tidak efisien, serta bikin rugi keuangan negara. Misalnya, saat beberapa instansi training telah mengeluarkan sertifikat serta stimulan, walau sebenarnya pesertanya belum mengakhiri keseluruhnya paket training yang sudah diambil.

Referensi KPK, penerapan training daring harus mempunyai proses kontrol supaya tidak fiktif dengan harus ada interaktif didalamnya.

Spesies Robot Bernama PNS

Telah seperti ritual tahunan, setiap saat Pemerintah buka skema lowongan CPNS juta-an pelamar akan berduyun-duyun untuk ikuti seleksi. Kemungkinan aspek terpenting yang membuat beberapa pelamar tertarik jadi PNS ialah agunan pendapatan seumur hidup sebab sesudah pensiun bekas PNS masih terima gaji, jam kerja yang longgar justru condong enjoy, sulit untuk dikeluarkan serta banyak sekali fakta yang mirip-mirip.

Tetapi itu dahulu, saat ini Pemerintah tuntut standard yang tinggi pada PNS. Pemerintah di Pusat serta Wilayah telah mengaplikasikan jam kerja yang rigid serta dipantau oleh alat yang namanya "finger print", sensor muka serta beberapa variasi alat kontrol yang lain. 

Jika jam kerja seorang PNS kurang dari yang dipastikan bersiap saja tunjanganya dipotong sesuai dengan kemalasannya.he.he..serta ada yang semakin kronis lagi, PNS di barisan susunanal (sesuai PP paling baru mengenai Manajemen ASN) jangan lagi sakit atau izin.. semakin kejam dari swasta kan :-), sebab ketidak hadiran seorang PNS akan dipandang cuti serta dengan cara automatis kurangi porsi cuti tahunannya. Nah, yang belum pernah sakit itu hanya spesies robot.

Untuk menghitung performa tiap PNS alat kontrolnya beda lagi, tiap PNS harus memberikan laporan pekerjaan sehari-hari ke satu aplikasi yang namanya e-kinerja. Tugasmu akan diubah jadi point yang disebut sasaran performa PNS. Tiap tingkatan hirarki PNS memiliki sasaran point yang berlainan. 

Bagaimana jika PNS itu tidak capai point yang direncanakan? Resikonya sama, potong tunjangan dong. Besarannya sesuai lamanya anda bengong..wkwkwk. PNS jaman saat ini tidak kebal dengan pemecatan lagi, sebab dengan referensi kepala wilayah saja anda bisa dikeluarkan.

Dengan ketentuan yang demikian ketat serta kewajiban untuk semakin terbuka (yang dimandatkan dalam Undang undang Transparansi Info Publik), PNS jaman saat ini telah jauh beralih lebih bagus dibandingkan masa awalnya. 

Lihat bukti yang sudah disebut di atas kemungkinan muncul pertanyaan buat beberapa warga, mengapa PNS masih malas? mengapa PNS masih korupsi? mengapa PNS masih arogan? dan sebagainya. Tidak bisa disangkal jika sejumlah kecil faktor birokrasi di negara kita ini masih bertindak yang ditanyakan oleh warga itu. 

Tapi jika Pemerintah serta penopang kebijaksanaan punyai tekad serta ingin lakukan reformasi birokrasi, akan nampak akar persoalan serta deskripsi besar sumber permasalahan itu. 

Jika dicermati semakin detil sumber permasalahan dari bobroknya birokrasi di negara kita ini ialah Skema Politik yang masih tetap berbentuk ala dagang sapi serta skema birokrasi yang tidak berkapasitas hadapi beberapa politisi oportunis ini. Untuk lebih detilnya silahkan kita analisis satu-satu akar permasalahan ini.

Skema Politik Dagang Sapi

Saat ini, dari mulai penyeleksian Presiden, Gubernur ,Bupati/Walikota s/d anggota legislatif diambil langsung oleh warga. Calon yang mendapatkan suara paling banyak automatis dipilih jadi kepala wilayah serta anggota dewan. 

Memang baiknya penyeleksian langsung nampak semakin demokratis serta membuahkan pimpinan yang legitimate sebab warga berperanan langsung untuk pilih pimpinannya. Tapi makin lama skema ini makin tidak efektif serta boros sumber daya. 

Situs Main Togel Online Paling Seru

Seorang calon Kepala Wilayah (kita sebutlah saja pelaku..he.he) akan berupaya terkenal di mata warga pemilihnya. Langkah untuk tingkatkan ketenaran ini bisa berupa berbelanja promo yang gila-gilaan, mengambil timses yang umumnya seorang tokoh agama, tokoh tradisi serta tokoh warga yang dapat mengantongi suara komunitasnya, mengambil beberapa pebisnis untuk penuhi keperluan logistik si calon,mengobral janji pada warga walau terkadang janji-janji itu benar-benar absurd s/d usaha untuk beli suara rakyat.

Tapi untuk mana seperti di kehidupan setiap hari, ada idiom yang mengatakan"No Free Lunch" tidak ada makan siang yang gratis.

Sesudah dipilih seorang Kepala Wilayah atau Anggota Dewan akan diminta kembali pada dunia riil. Pelaku Partai, Pelaku Team Sukses,serta pelaku pebisnis yang memberikan dana akan meminta semua ongkos, layanan serta sumber daya yang telah disumbangkan untuk memberikan dukungan si calon semasa kampanye. 

Warga akan meminta Janji-janji absurd yang dilemparkan selama saat kampanye. Karena sangat besarnya desakan, pada peristiwa ini beberapa politisi akan lupa mimpi indahnya untuk membuat serta mensejahterakan warga. Disini mulai muncul permasalahan, untuk penuhi tuntutan itu, pelaku kepala wilayah serta pelaku legislatif bekerjasama mengendalikan APBD di wilayah itu. 

Dari mulai rencana program, rencana budget, penerapan program akan ditata untuk memberikan keuntungan mereka. Modusnya banyak dari mulai memberikan project pada beberapa pebisnis yang dahulunya adalah timses, memungut rente dari project, arahkan program pembangunan serta pertolongan ke pangkal pemilihnya, jual membeli kedudukan di birokrasi s/d memperjual belikan wewenang pemberian izin.

Beberapa pelaku Kepala Wilayah serta pelaku Anggota Dewan ini akan mendesak serta memaksakan beberapa PNS untuk ambil kebijaksanaan serta cara yang akan datangkan keuntungan buat beberapa pelaku ini, walau kebijaksanaan itu menabrak ketentuan perundang-undangan. 

Serta umumnya beberapa PNS yang tidak berkapasitas ini akan menurut sebab telah diancam dengan beberapa sangsi seperti lepas kedudukan, perubahan ke wilayah terpencil s/d intimidasi tidak untuk menyepakati peningkatan pangkatnya. 

PNS yang menampik akan diasingkan, kedudukan hilang, profesi statis serta tidak dikasih peranan benar-benar, yang menurut umumnya bisa menjadi "raising star" walau kapabilitasnya tidak mencukupi. Belum cukup sampai disana untuk penyeleksian periode selanjutnya si petahana akan memobilisasi PNS untuk memilihnya. 

Jika menentang sangsinya sama dengan di atas. Sampai di sini telah 2 keserupaan PNS dengan robot...he.he. PNS itu hanya mainan beberapa politisi, jika masih perlu digunakan, jika tidak perlu lagi dibuang. Permasalahan kapabilitas kepentingan belakang.