Telah seperti ritual tahunan, setiap saat Pemerintah buka skema lowongan CPNS juta-an pelamar akan berduyun-duyun untuk ikuti seleksi. Kemungkinan aspek terpenting yang membuat beberapa pelamar tertarik jadi PNS ialah agunan pendapatan seumur hidup sebab sesudah pensiun bekas PNS masih terima gaji, jam kerja yang longgar justru condong enjoy, sulit untuk dikeluarkan serta banyak sekali fakta yang mirip-mirip.
Tetapi itu dahulu, saat ini Pemerintah tuntut standard yang tinggi pada PNS. Pemerintah di Pusat serta Wilayah telah mengaplikasikan jam kerja yang rigid serta dipantau oleh alat yang namanya "finger print", sensor muka serta beberapa variasi alat kontrol yang lain.
Jika jam kerja seorang PNS kurang dari yang dipastikan bersiap saja tunjanganya dipotong sesuai dengan kemalasannya.he.he..serta ada yang semakin kronis lagi, PNS di barisan susunanal (sesuai PP paling baru mengenai Manajemen ASN) jangan lagi sakit atau izin.. semakin kejam dari swasta kan :-), sebab ketidak hadiran seorang PNS akan dipandang cuti serta dengan cara automatis kurangi porsi cuti tahunannya. Nah, yang belum pernah sakit itu hanya spesies robot.
Untuk menghitung performa tiap PNS alat kontrolnya beda lagi, tiap PNS harus memberikan laporan pekerjaan sehari-hari ke satu aplikasi yang namanya e-kinerja. Tugasmu akan diubah jadi point yang disebut sasaran performa PNS. Tiap tingkatan hirarki PNS memiliki sasaran point yang berlainan.
Bagaimana jika PNS itu tidak capai point yang direncanakan? Resikonya sama, potong tunjangan dong. Besarannya sesuai lamanya anda bengong..wkwkwk. PNS jaman saat ini tidak kebal dengan pemecatan lagi, sebab dengan referensi kepala wilayah saja anda bisa dikeluarkan.
Dengan ketentuan yang demikian ketat serta kewajiban untuk semakin terbuka (yang dimandatkan dalam Undang undang Transparansi Info Publik), PNS jaman saat ini telah jauh beralih lebih bagus dibandingkan masa awalnya.
Lihat bukti yang sudah disebut di atas kemungkinan muncul pertanyaan buat beberapa warga, mengapa PNS masih malas? mengapa PNS masih korupsi? mengapa PNS masih arogan? dan sebagainya. Tidak bisa disangkal jika sejumlah kecil faktor birokrasi di negara kita ini masih bertindak yang ditanyakan oleh warga itu.
Tapi jika Pemerintah serta penopang kebijaksanaan punyai tekad serta ingin lakukan reformasi birokrasi, akan nampak akar persoalan serta deskripsi besar sumber permasalahan itu.
Jika dicermati semakin detil sumber permasalahan dari bobroknya birokrasi di negara kita ini ialah Skema Politik yang masih tetap berbentuk ala dagang sapi serta skema birokrasi yang tidak berkapasitas hadapi beberapa politisi oportunis ini. Untuk lebih detilnya silahkan kita analisis satu-satu akar permasalahan ini.
Skema Politik Dagang Sapi
Saat ini, dari mulai penyeleksian Presiden, Gubernur ,Bupati/Walikota s/d anggota legislatif diambil langsung oleh warga. Calon yang mendapatkan suara paling banyak automatis dipilih jadi kepala wilayah serta anggota dewan.
Memang baiknya penyeleksian langsung nampak semakin demokratis serta membuahkan pimpinan yang legitimate sebab warga berperanan langsung untuk pilih pimpinannya. Tapi makin lama skema ini makin tidak efektif serta boros sumber daya.
Situs Main Togel Online Paling Seru
Situs Main Togel Online Paling Seru
Seorang calon Kepala Wilayah (kita sebutlah saja pelaku..he.he) akan berupaya terkenal di mata warga pemilihnya. Langkah untuk tingkatkan ketenaran ini bisa berupa berbelanja promo yang gila-gilaan, mengambil timses yang umumnya seorang tokoh agama, tokoh tradisi serta tokoh warga yang dapat mengantongi suara komunitasnya, mengambil beberapa pebisnis untuk penuhi keperluan logistik si calon,mengobral janji pada warga walau terkadang janji-janji itu benar-benar absurd s/d usaha untuk beli suara rakyat.
Tapi untuk mana seperti di kehidupan setiap hari, ada idiom yang mengatakan"No Free Lunch" tidak ada makan siang yang gratis.
Sesudah dipilih seorang Kepala Wilayah atau Anggota Dewan akan diminta kembali pada dunia riil. Pelaku Partai, Pelaku Team Sukses,serta pelaku pebisnis yang memberikan dana akan meminta semua ongkos, layanan serta sumber daya yang telah disumbangkan untuk memberikan dukungan si calon semasa kampanye.
Warga akan meminta Janji-janji absurd yang dilemparkan selama saat kampanye. Karena sangat besarnya desakan, pada peristiwa ini beberapa politisi akan lupa mimpi indahnya untuk membuat serta mensejahterakan warga. Disini mulai muncul permasalahan, untuk penuhi tuntutan itu, pelaku kepala wilayah serta pelaku legislatif bekerjasama mengendalikan APBD di wilayah itu.
Dari mulai rencana program, rencana budget, penerapan program akan ditata untuk memberikan keuntungan mereka. Modusnya banyak dari mulai memberikan project pada beberapa pebisnis yang dahulunya adalah timses, memungut rente dari project, arahkan program pembangunan serta pertolongan ke pangkal pemilihnya, jual membeli kedudukan di birokrasi s/d memperjual belikan wewenang pemberian izin.
Beberapa pelaku Kepala Wilayah serta pelaku Anggota Dewan ini akan mendesak serta memaksakan beberapa PNS untuk ambil kebijaksanaan serta cara yang akan datangkan keuntungan buat beberapa pelaku ini, walau kebijaksanaan itu menabrak ketentuan perundang-undangan.
Serta umumnya beberapa PNS yang tidak berkapasitas ini akan menurut sebab telah diancam dengan beberapa sangsi seperti lepas kedudukan, perubahan ke wilayah terpencil s/d intimidasi tidak untuk menyepakati peningkatan pangkatnya.
PNS yang menampik akan diasingkan, kedudukan hilang, profesi statis serta tidak dikasih peranan benar-benar, yang menurut umumnya bisa menjadi "raising star" walau kapabilitasnya tidak mencukupi. Belum cukup sampai disana untuk penyeleksian periode selanjutnya si petahana akan memobilisasi PNS untuk memilihnya.
Jika menentang sangsinya sama dengan di atas. Sampai di sini telah 2 keserupaan PNS dengan robot...he.he. PNS itu hanya mainan beberapa politisi, jika masih perlu digunakan, jika tidak perlu lagi dibuang. Permasalahan kapabilitas kepentingan belakang.
